KAB. BANDUNG, Infolensanews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia, yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Kabupaten Bandung, pendataan perdana diawali secara langsung terhadap Bupati Bandung, Dadang Supriatna, oleh Kepala BPS Kabupaten Bandung, Agus Nuwibowo, beserta tim di Rumah Dinas Bupati pada Selasa (16/6/2026).
Sensus Ekonomi ini merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia, setelah terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2016.
Usai mengikuti pendataan, Bupati Bandung menyampaikan bahwa perbaikan data melalui sensus ini sangat diperlukan agar pemerintah mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi nyata masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya akan diintegrasikan ke dalam big data nasional untuk menyusun berbagai kebijakan strategis.
Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan apa adanya kepada petugas lapangan. Menurutnya, akurasi data ini akan berdampak langsung pada ketepatan perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Sampaikan informasi yang seakurat mungkin. Kalau kaya jangan bilang miskin, kalau miskin juga jangan bilang kaya. Artinya, data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Senada dengan Bupati, Kepala BPS Kabupaten Bandung, Agus Nuwibowo, menegaskan bahwa data hasil SE2026 akan menjadi landasan krusial dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia turut mengapresiasi kesediaan Bupati Bandung yang bersedia menjadi responden pertama dalam menyukseskan program ini.
Guna memastikan kelancaran proses dilapangan, BPS Kabupaten Bandung menjamin bahwa seluruh petugas sensus dibekali dengan identitas resmi. Masyarakat dan para pelaku usaha diimbau untuk berpartisipasi aktif dan menerima kehadiran petugas demi tersedianya data berkualitas yang akan menyokong pembangunan daerah maupun nasional.
Secara umum, data yang dikumpulkan melalui SE2026 ini akan menjadi landasan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan evaluasi program ekonomi serta menyusun kebijakan strategis dalam satu dekade kedepan.**
