SOREANG, Infolensanews.id – Berbagai aksi yang terjadi di beberapa daerah yang dipicu adanya isu kenaikan tunjangan wakil rakyat, ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung.
DPRD Kabupaten Bandung telah memutuskan untuk tidak melakukan penambahan atau kenaikan tunjangan. Segala hak dan fasilitas dewan tetap mengikuti intruksi pemerintah pusat., hal itu diutarakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi.
“Untuk tunjangan-tunjangan dewan, kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari atas. Bahwa memang terhadap DPRD tidak ada kenaikan tunjangan,” ujar Renie, Kamis, 4/9/2025.
Isu kenaikan tunjangan dinilai memperkeruh situasi sosial ditengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Kemudian masyarakat banyak menilai adanya ketimpangan kesejahteraan rakyat dan fasilitas legislatif.
“Kami di DPRD Kabupaten Bandung bekerja sesuai aturan. Tidak ada ruang bagi kami untuk menambah atau mengubah ketentuan tunjangan secara sepihak. Semua ada mekanismenya dan keputusan tertinggi ada di pemerintah pusat,” kata Renie.
Pihaknya memahami adanya aksi keresahan (demo) yang dilakukan masyarakat. “Kami mendengar suara rakyat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian, tetapi saya pastikan kembali bahwa di DPRD Kabupaten Bandung tidak ada kenaikan tunjangan,” pungkasnya.*da.07
