JAKARTA, InfolensaNews.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) berhasil mencetak tonggak sejarah baru dengan menembus angka 100.000 anggota di seluruh Indonesia. Capaian monumental ini diumumkan tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan pembangunan desa.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, H. Indra Utama, menegaskan bahwa capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata semakin kuatnya eksistensi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran anggota BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.
Untuk mengimbangi lonjakan jumlah anggota, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menyatakan bahwa organisasi akan fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi.
Langkah strategis yang akan diambil meliputi:
* Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
* Pemberian pendampingan intensif bagi anggota BPD.
* Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program strategis nasional di tingkat desa.
Disisi lain, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, turut memberikan apresiasi tinggi atas soliditas internal organisasi yang berhasil memperkuat posisi ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan BPD di Indonesia.
Sebagai bagian dari perayaan capaian sejarah ini, DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta mitra strategis yang telah mengawal perjalanan organisasi.
Melalui momentum ini, ABPEDNAS kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Fokus utama organisasi kedepan adalah mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, berdaya saing, serta bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.***D.13
