(PASIRJAMBU), Infolensanews.id – Aksi penanaman pohon yang digelar SOMASI bersama PWI Kabupaten Bandung, SMSI Kabupaten Bandung, Yayasan Panata Giri Raharja, Perhutani, Palawi, dan PDAM Tirta Raharja di kawasan Gambung, Pasirjambu, Selasa (2/12/2025), bukan sekadar kegiatan simbolis.
Gerakan ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam upaya reboisasi dan penyelamatan lingkungan sepanjang tahun 2025.
Kegiatan yang melibatkan organisasi media dan para pegiat lingkungan ini digelar di kawasan yang kini dikembangkan sebagai living laboratory, tempat 225 jenis pohon langka dan endemik telah ditanam. Para pihak yang hadir menyebut gerakan masyarakat kini justru mengambil peran yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pegiat lingkungan, Eyang Memet menegaskan bahwa kondisi ekologis Bandung Selatan semakin mendesak untuk ditangani secara serius. “Gerakan seperti ini lahir karena kesadaran masyarakat, tapi tanpa kebijakan yang kuat, dampaknya tidak akan menyeluruh,” ujarnya.
Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana, menyayangkan minimnya inisiatif reboisasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, beban penyelamatan lingkungan kini lebih banyak dipikul komunitas dan organisasi media. “Kami turun bukan hanya untuk menanam, tapi untuk mengisi ruang kosong yang seharusnya diisi pemerintah,” tegasnya.
Ketua SMSI Kabupaten Bandung, Mulyani Basir, juga menilai bahwa absennya program reboisasi besar dari Pemkab Bandung selama 2025 menunjukkan lemahnya prioritas terhadap isu ekologis. SMSI menekankan bahwa media siap mendorong edukasi publik, namun kebijakan tetap berada di tangan pemerintah.
Perhutani dan Palawi, yang turut mengapresiasi kegiatan ini, menyatakan pentahelix bahwa pelestarian hutan tidak akan efektif tanpa sinergi yang kuat. Namun menurut mereka, kolaborasi membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih tegas dari Pemkab Bandung, terutama menyangkut tata kelola hutan dan mitigasi bencana.
Kritik paling tajam datang dari Direktur Jamparing Institute, Dadang Risdal Aziz. Ia menilai keberadaan berbagai komunitas, organisasi media, dan pegiat lingkungan di lapangan justru menunjukkan kekosongan peran pemerintah.
“Sepanjang tahun 2025, tidak ada program reboisasi besar yang dikeluarkan Pemkab Bandung. Padahal ancaman longsor, banjir, dan kekeringan semakin nyata. Pemerintah daerah seperti berjalan tanpa arah dalam isu lingkungan,” ujarnya.
Risdal menambahkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tegas, masyarakat akan terus bergerak secara sporadis tanpa dampak ekologis yang signifikan.
“Ini ironi. Ketika warga bergerak, lembaga bergerak, media bergerak, pemerintah justru tidak terlihat mengambil inisiatif. Lingkungan terlalu penting untuk dibiarkan tanpa kepemimpinan,” katanya.
Gerakan penanaman pohon di Gambung ini pun menjadi pengingat bahwa penyelamatan lingkungan tidak boleh hanya digerakkan oleh komunitas, melainkan harus diambil alih dan diperkuat oleh pemerintah agar mampu menjawab tantangan ekologis yang semakin kompleks.*Daeng11
