KAB. BANDUNG, InfoLensaNews.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintah kecamatan untuk bersiaga penuh dalam merespons kebutuhan air bersih serta mengantisipasi potensi krisis pangan masyarakat secara cepat dan tepat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Bandung dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Daerah yang berlangsung pada Senin, (20/7/2026) di Gedung Mohamad Toha, Soreang.
Langkah darurat meliputi optimalisasi pemanfaatan pompa air, perbaikan infrastruktur pipanisasi, hingga penyediaan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan transparan, Bupati Bandung meminta pemanfaatan layanan hotline pengaduan yang terhubung langsung dengan grup koordinasi lintas perangkat daerah.
Melalui sistem ini, setiap laporan warga mengenai gangguan saluran air maupun kebutuhan sarana air bersih dapat segera ditindaklanjuti secara lintas sektoral oleh dinas terkait dan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
“Saya kirimkan langsung ke grup. Nanti kan grup itu bisa memberikan solusi, dimana tempat pipanisasi, dimana tempat yang butuh pompa,” ujar Bupati .
Selain respons cepat dilapangan, keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian utama. Bupati Bandung meminta jajaran Perumda Air Minum Tirta Raharja aktif menyampaikan perkembangan penanganan dilapangan melalui media digital guna membangun kepercayaan masyarakat.
“PDAM silahkan bikin video. Saya bikin video IG, misalkan ada yang putus salurannya, silakan langsung cek oleh Pak Dirut, Pak Dirut sampaikan hasil before-after-nya,” tegasnya.
Disamping fokus pada isu kekeringan, rapat evaluasi ini juga membahas langkah penyelamatan anggaran daerah yang tengah mengalami defisit serta penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini sedang melakukan pemetaan ulang untuk melakukan efisiensi pada program-program non-prioritas.
Kendati demikian, Bupati Bandung memberikan garansi bahwa anggaran untuk pelayanan dasar dan program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tidak akan diganggu gugat.
“Hari Rabu kita finalisasi. Hari ini dan besok untuk mapping, mana yang kira-kira tidak manfaat, itu efisiensi,” kata Bupati Bandung terkait penataan anggaran tersebut.
Sebagai langkah pendukung stabilitas fiskal daerah di tengah defisit, Pemkab Bandung memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Kerja sama ini difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah, khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu lumbung pendapatan.
Menutup arahannya, Bupati Bandung menekankan bahwa percepatan pelayanan publik ini harus didukung oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan literasi digital. BKPSDM diinstruksikan untuk segera merumuskan program pelatihan yang relevan. *
