BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Minimnya aliran air irigasi ke sejumlah luas lahan pesawahan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat geram Sekretaris PC FKPPI KBB, Aef Safari.
Diketahui sebelumnya, sejumlah petani Padi di Kecamatan Cipatat KBB memilih menanami lahannya dengan palawija akibat minimnya aliran air dari saluran irigasi.
Mereka menilai saluran irigasi yang biasa mengaliri air ke setiap lahanya mengalami kebocoran bahkan hingga terjadi pendangkalan. Akibatnya, mereka sulit mengairi lahan garapannya.
“Keputusan para petani Padi di Cipatat untuk mengganti lahan garapannya ke palawija merupakan hal wajar, karena bagi mereka sumber tani adalah mata pencaharian bagi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Aef, Selasa (21/5/2024).
Sebelum KBB di mekarkan dulu, Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat sebagai wilayah perbatasan Kabupaten Bandung – Cianjur memiliki lahan padi yang dalam setahun bisa tiga kali panen berturut-turut.
Sebab waktu itu, ada tambang-tamban ikan yang produktif untuk para petani di wilayah tersebut.
Meski terdapat 45 kecamatan di Kabupaten Bandung saat itu, ketersediaan air irigasi dan kehidupan para petani masih normal. Dirinya menyebut, karena waktu itu pemerintah sangat fokus terhadap kehidupan mereka.
Namun semenjak KBB di mekarkan, ia menyoroti pemerintah daerah lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur. “Kita soroti pembangunan terhadap petani sebaliknya. Itu yang sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Aef berharap agar pemerintah daerah bisa lebih serius memperhatikan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Sebab, masyarakat KBB khususnya Cipatat mayoritas merupakan petani.
“Bisakah pemerintah lebih konsen lagi pada fasilitas irigasi, yang mampu mengairi lahan pesawahan yang cenderung terbengkalai. Jika sekarang lahan pertanian tidak dioptimalkan gimana,” ucapnya.
Menurutnya, jika pemerintah kurang memberikan perhatian serius terhadap sektor pertanian khususnya petani padi merupakan pengkhianatan pada tujuan pemekaran.
“Tidak ada kata terlambat bagaimana leading sektor di bidangnya itu lebih konsen,” ujarnya.
Di wilayah Cipatat saja, banyak lahan pesawahan terbuang akibat tidak adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. “Karena tidak dilakukan upaya-upaya perbaikan dari pemerintah,” jelasnya.
Dirinya meminta agar dinas terkait bisa meninjau atau turun langsung ke lapangan. Dengan begitu, dinas terkait dapat menentukan langkah yang harus dilakukan.
“Pemerintah Bandung Barat harus melakukan verifikasi atau melihat langsung ke lapangan sehingga punya pertimbangan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya,” pungkasnya. *(Zen)
