BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) meminta partai politik (parpol) dapat mengusung calon bupati dan wakil bupati yang dapat mewujudkan cita-cita pemekaran.
Mengingat, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dicanangkan digelar pada 27 November tahun 2024 mendatang.
“Parpol harus “sense of belonging” (rasa memiliki) terhadap keberlangsungan KBB. Jadi dalam memilih calon Bupati-Wakil Bupatinya, bukan berdasarkan pragmatisme,” kata Ketua P4KBB, saat syukuran Hari Jadi P4KBB ke-3, di Sekretariat P4KBB Jalan Mekar Sari-Ngamprah, Kamis (13/6/2024).
Carut marutnya KBB, parpolpun harus ikut bertanggungjawab dengan memperbaiki kondisi saat ini.
Diketahui, tiga pimpinan birokrasi pemerintahan KBB tersandung hukum. Terakhir, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif dijadikan tersangka oleh Kejati Jabar dalam kasus Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka tahun 2016.
Yacob menyatakan, jika P4KBB prihatin dengan kondisi KBB yang kian terpuruk tersebut. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka KBB makin jauh dari cita-cita pemekaran.
P4KBB, menaruh perhatian besar dengan Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Bandung Barat periode 2024-2029.
Sejatinya, pemilu tersebut bisa menghasilkan Bupati/Wakil Bupati yang bisa merepresentasikan harapan dan keinginan seluruh masyarakat KBB.
“Kita meminta kepada parpol, agar jangan salah tunjuk (mengusung Bupati/ Wakil Bupati). Tapi tolong, cari calon yang betul-betul yang amanah, yang memiliki political will untuk memajukan daerah,” tegasnya.
Disinggung tentang sikap politik P4KBB, Yacob menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya independen. Namun, dirinya tak menampik dari sekian bakal calon Bupati Bandung Barat, ada beberapa diantaranya merupakan keluarga besar P4KBB.
Namun hingga kini belum ada yang mendapat mandat dari parpol. “Mudah-mudahan saja, parpol bisa memilih yang terbaik, yang betul-betul punya niatan ingin memajukan daerah,” paparnya.
Di sisi lain, Yacob menilai bahwa kondisi lingkungan Pemkab Bandung Barat yang harus segera dibenahi, lantaean birokrasinya kurang kompak.
“Kita sudah terpecah belah, birokrasi tidak kompak. Utang bertumpuk ratusan miliar rupiah, penataan birokrasi yang sempat kacau, dan lainnya,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Bendahara P4KBB, Eman Sulaeman menambahkan, upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi KBB, salah satunya dengan introspeksi diri.
“Kita harus saling intropeksi diri. Kita kembali lagi ke nol. Lepaskan ego masing-masing. Marilah saling menyadari,” ucapnya.
Menurutnya, merenungkan segala yang telah terjadi di KBB, bisa menjadi salah satu langkah untuk menuju perbaikan.
“Kita harus merenungkan, tidak menyalahkan siapapun. Mari kita buka lembaran baru,” pungkasnya.*(Zen/Cep)