BANDUNG, InfoLensaNews.id – Pemkab Bandung kembali melaksanakan Musyawarah Bupati dengan Masyarakat Tani (MUPAKAT) di Lapangan Sepak Bola Kiarapayung, Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran pada Selasa (30/1/2024).
Sebelumnya, Pemkab Bandung telah melaksanakan kegiatan Mupakat di Desa Kertasari, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
Kali ini, Bupati Bandung Dadang Supriatna di dampingi Kadis Pertanian Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah mendengar langsung berbagai aspirasi dari masyarakat dan petani setempat.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut langsung memberikan solusi sekaligus langkah terkait bidang pertanian.
Dadang mengatakan, kegiatan Mupakat tersebut dilaksanakan lantaran masyarakat Kabupaten Bandung diantaranya, sebanyak 88.000 petani dan 1.867 kelompok tani.
Adanya Mupakat ini, diharapkan bisa menstabilkan dan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi serta juga inflasi. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Bandung menyalurkan sebanyak 88.000 petani itu mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan.
“Setelah terjun ke lapangan, ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan. Terutama, saat ini mayoritas petani mengeluhkan tentang kebutuhan pupuk subsidi yang didistribusikan secara langsung kepada para agen,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk dilakukan karena Pemkab Bandung telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni, PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS), yang khusus untuk mengawal para petani.
“Kita sudah memilik Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani. Di dalam Perda tersebut diperintahkan bahwa pemerintah ini wajib melindungi para petani,” ujarnya.
Dengan begitu, melalui kegiatan Mupakat tersebut menghadirkan para masyarakat petani dalam rangka menampung berbagai aspirasi mereka.
“Ternyata memang disamping pupuk juga masih banyak kebutuhan tentang alat mesin pertanian (Alsintan),” terangnya.
Ia pun menuturkan, Pemkab Bandung telah menggulirkan program hibah untuk para petani dengan total nilai sebesar Rp 25 miliar untuk sebanyak 50.000 petani.
“Tahun ini 38.000 petani sisanya. Artinya, tahun depan kita programkan. Tahun ini juga kita beri perhatian karena petani masuk kategori pekerja rentan. Maka kita berikan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Dengan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat petani dirinya berharap mampu menambah semangat dan memotivasi mereka dalam bertani.
Pihaknya kedepan akan berkolaborasi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara kelompok tani dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Maka kita akan buatkan juga regulasi. Jadi apabila terjadi harga menurun drastis, maka pemerintah harus hadir dan memberikan solusi dan memberikan subsidi supaya masyarkat petani tidak ada rugi,” paparnya.
Dadang menambahkan, jika masyarakat petani membutuhkan biaya produksi, pemerintah sudah memberikan solusinya melalui pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.
“Petani boleh meminjam dan memanfaatkan program tersebut daripada pinjam ke bank emok. Bank emok saya minta berantas, supaya karakter masyarakat Kabupaten Bandung tetap terjaga,” pungkasnya. *(Fen)
