BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Forum Peduli Bandung Utara (FORBAT) beraudiensi dengan Bupati/ Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Mekarsari- Ngamprah pada Selasa, (6/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, FORBAT membeberkan sejumlah persoalan terkini di Kabupaten Bandung Barat (KBB) langsung kepada Jeje Govinda dan Asep Ismail.
Ketua Umum FORBAT, Suherman mengatakan, ada sejumlah persoalan krusial yang harus segera disikapi oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
“Ada beberapa persoalan yang kita sampaikan barusan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Untuk perbaikan Bandung Barat ke depan,” kata Suherman usai audensi dengan Jeje dan Asep Ismail.
Sejumlah persoalan yang FORBAT sampaikan itu diantaranya, masalah lingkungan, tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum yang melibatkan pemerintah dan warga.
Kemudian, masih minimnya kebijakan atau gebrakan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat untuk kemajuan daerah dan berbagai isu yang belum direspon pemerintah daerah.
“Kedatangan kami sederhana, cuma mengingatkan dan memberi masukan baik di dalam internal pemerintahan maupun di luar seperti lingkungan agar KBB lebih baik lagi,” ujar Suherman.
Sekretaris FORBAT, Ivan Nurjaman menambahkan, minimnya pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dari pemerintah daerah menjadi faktor utama rusaknya lingkungan kawasan Bandung Utara.
Berdasarkan keterangan dinas terkait saat audensi, minimnya pengawasan tersebut disebabkan oleh kekurangan personel di wilayah.
Oleh karena itu, dirinya mengusulkan Bupati Bandung Barat agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang berisikan anggota dari berbagai unsur termasuk masyarakat umum, agar masalah lingkungan bisa teratasi.
“Dari pada kekurangan personel atau anggota dijadikan alasan (minimnya pengawasan) , kenapa tidak melibatkan masyarakat secara umum. Disini juga ada TNI dan Polri ditambah pemerintahan,” ucap Ivan.
“Saya kira itu akan menjadi kesatuan yang cukup kompleks untuk menyikapi hal krusial, jadi pemerintah terbantu. Karena kita tahu intervensi itu bisa datang dari mana saja apalagi dengan pengusaha yang notabene punya modal kuat,” pungkasnya. ***