BANDUNG, InfoLensaNews.id – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bandung mengikuti sosialisasi kepala perangkat daerah di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu (25/9/2024).
Sosialisasi budaya anti korupsi itu diikuti para Asisten, Camat, Direktur RSUD dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung.
Tak tanggung-tanggung, narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Rebupblik Indonesia (KPK RI).
Hadir dalam kegiatan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik merupakan hari pertama dia bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Diky mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk mengisi kekosongan selama masa kampanye Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan.
“Jadi intinya bahwa kami ditugaskan di sini adalah untuk menjalankan roda pemerintahan sepanjang masa cuti kampanye,” kata Diky.
Sesuai amanah dari Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Diki menjabat hanya ditugaskan menjalankan program pemerintah yang sudah ada.
“Sementara tidak dilakukan untuk program baru, tentu saja tidak mengurangi makna dari pemerintahan bahwa tentu saja harus ada peningkatan pada saat kami menjalani sebagai Pjs Bupati Bandung,” ujarnya
Oleh karena itu, Dikky meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung dapat bersama meningkatkan kinerja masing-masing.
“Mari kita pertahankan kinerja yang sudah baik. Saya yakin sudah dicapai oleh Pak Bupati sebelumnya Pak Dadang. Saya yakin sudah baik,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, berkaitan dengan antikorupsi ini yang paling penting bagi ASN, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
“Tentu saja di dalam pelaksanannya kita harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan maupun akuntabel. Dan tentu saja ditunjang oleh nilai integritas dan harus dimiliki oleh ASN di Pemkab Bandung,” tuturnya.
Dikky menekankan tiga hal penting dan harus di jalankan bersama seperti, komitmen terhadap integritas, penguatan sistem lebih kuat untuk membangun budaya anti korupsi dan penanaman budaya anti korupsi.
“Penanaman budaya ini tidak hanya di lingkungan para ASN dan tentunya saja kita harus menularkan kepada masyarakat. Karena berkaitan antikorupsi ini adalah kegiatan yang harus kita laksanakan bersama,” pungkasnya.***
