BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Polemik kekeringan lahan akibat sedimentasi pada saluran daerah irigasi (DI) Pasirangin di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Diketahui, aliran air dari DI Pasirangin tersebut dipakai untuk mengaliri lahan-lahan yang ada di empat desa di Kecamatan Cipatat diantaranya, Desa Cipatat, Sarimukti, Sumur Bandung dan Desa Kertamukti.
Salah satu anggota DPRD dari Dapil 2 KBB, Wendi Sukma Wijaya mengatakan, pihaknya memang belum bisa mensuport anggaran untuk saluran DI Pasirangin Kecamatan Cipatat lantaran keterbatasan jumlah poko pikiran (Pokir) yang diterimanya.
Meski demikian, salah satu politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut selama ini tidak melakukan pembiaran terhadap saluran-saluran irigasi tersier yang ada di Kecamatan Cipatat.
“Setiap tahun secara pribadi pasti saya selalu memperhatikan irigasi tersier yang ada dibeberapa desa di Kecamatan Cipatat seperti di Desa Rajamandala Kulon, Ciptaharja dan Mandalasari. Jadi tidak benar kalau ada kabar dewan tidak memperhatikan irigasi,” kata Wendi saat kepada wartawan, Senin (8/7/2024).
Bahkan sejak dirinya menjabat sebagai wakil rakyat, Wendi selalu menyinggung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) KBB untuk segera melakukan upaya normalisasi bagi saluran utama DI Pasirangin di Kecamatan Cipatat.
Menurutnya, bangunan irigasi di Kecamatan Cipatat merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah dimakan usia sehingga ketebalan sedimentasi pada saluran DI Pasirangin tersebut cukup tinggi dan memerlukan dana cukup besar untuk melakukan normalisasi.
Oleh karena itu lebih lanjut Wendi, diperlukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan kekeringan lahan yang di akibatkan oleh terjadinya sedimentasi saluran DI Pasirangin tersebut.
“Karena kan perlu biaya cukup besar, kalau dicover Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB sepertinya saat ini tidak mungkin. Kita sedang berkomunikasi dengan pusat karena ini harus menggunakan dana APBN,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya telah meminta ke sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar dapat mengucurkan dana APBN untuk menangani masalah kekeringan lahan akibat terjadinya sedimentasi pada saluran daerah irigasi di KBB.
“Seperti ke pak Cucun Ahmad Syamsu Rizal dan Kang NajiB, meminta diturunkan dana khusus untuk penanganan irigasi di seluruh wilayah KBB. Mudah-mudahan beliau-beliau yang di Senayan ini bisa segera merealisasikan kucuran dana APBN-nya,” katanya.
Ia pun menuturkan, jika normalisasi saluran DI Pasirangin memakan biaya hanya Rp 200 juta, dirinya siap merogok kocek. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk normalisasi DI Pasirangin cukup besar.
“Kalau anggarannya hanya Rp 200 juta (buat normalisasi DI Pasirangin) saya siap, tapi itu gak mungkin. Irigasi tersier saja sudah Rp 200 juta kok, karena itu saluran irigasi utama (DI Pasirangin) biayanya pasti besar,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, hasil musyawarah antara ratusan petani dan DPUTR KBB berujung upaya meminimalisir terjadinya sedimentasi pada saluran DI Pasirangin dengan penurunan alat berat.
“Tapi jangan lupa, mengeruk sedimentasi tapi tidak berfikir resiko lain. Karena pasti setelah dikeruk akan ada pondasi yang kebuka malah nanti akan terjadi longsoran. Jadi sebelum menurunkan alat berat lebih baik dikaji dulu,” pungkasnya.***
