Daerah  

Semua Kader PKK Kab Bandung Diberi BPJS Ketenagakerjaan Tahun Ini

BANDUNG, InfoLensaNews.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, melalui kegiatan rutin Rembug Bedas di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Minggu (8/9/2024).

Kegiatan Rembug Bedas ini sebagai ajang silaturahmi dan ngawangun partisipasi, ngaguar aspirasi, sembari memberikan solusi untuk pangwangunan ekonomi Kabupaten Bandung Bedas.

Dadang mengatakan, para kader PKK se-Kabupaten Bandung mulai tahun ini diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara insentif baru 20 Kader PKK/desa. “Tapi tahun 2025 depan, saya berkomitmen semuanya akan diberikan insentif,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, dengan adanya BPJS itu selain memberikan pelayanan jaminan kecelakaan, kematian dan kedepan akan diberikan jaminan hari tua.

Pada kesempatan itu, Dadang menjelaskan, menghadapi Indonesia Emas 2045 ada lima yang dipersiapkan. Pertama, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan paham digitalisasi.

Kedua big data dan ketiga riset and development, keempat institusi yang kuat dan kelima pengelolaan anggaran (keuangan) yang baik.

“Jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa, ternyata 236 juta jiwa sudah mempunyai android atau mempunyai handphone. Hanya bayi yang belum punya handphone, sekarang anak TK sudah punya handphone, apalagi anak SD,” katanya.

Ia pun turut memberikan edukasi terkait dengan ilmu bisa menjadi raja, kaya, menguasai duni dan hal lainnya. “Ilmu itu selaras dan berkaitan dengan sumber daya manusia. Dengan ilmu bisa mengangkat harkat derajat orang yang bersangkutan,” katanya.

Ia menyebut, selama 3,4 tahun menjabat menjadu orang nomor satu di Kabupaten Bandung, lebih memprioritaskan pemberian insentif bagi para ustadz dan ustadzah se-Kabupaten Bandung.

“Ulama itu pewaris nabi, penyebar agama Islam. Karena nabi diturunkan ke dunia dalam rangka penyempurnaan akhlak manusia,” ujarnya.

Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya berharap dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan maupun kegiatan lainnya di desa harus berdasarkan pada Musdes (musyawarah desa).

Ia juga membahas tentang pentingnya big data. Big data ini untuk mengetahui berapa anak-anak lulusan TK, SD, SMP, SMA dan lulusan perguruan tinggi.

“Yang belum punya ijasah paket A, B dan C, silahkan daftarkan ke kepala desa untuk mengikuti pendidikan. Pemerintah sudah menyiapkan untuk 50.000 orang yang ingin mengikuti pendidikan paket A, B maupun paket C,” pungkasnya.*(Fendy)