BANDUNG, InfoLensaNews.id – Pemkab Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Agustus hingga memasuki musim penghujan.
Masuk musim kemarau, Pemkab Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, beberapa hari ini telah terjadi peningkagan permintaan pasokan air bersih dari masyarakat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari desa-desa di Kabupaten Bandung.
“Atas dasar itu BPBD langsung melakukan rapat koordinasi untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat disaat memasuki musim kemarau,” kata Dadang didampingi Kalak BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama di Soreang Senin (9/9/2024).
Dadang menjelaskan, hasil rapat kordinasi tersebut ditindaklanjuti kaji cepat. Mengingat, hingga kini, banyak surat masuk ke BPBD terkait permintaan pasokan air bersih.
Bukan hanya itu, pihaknya berencana mengundang para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung untuk melaksanakan rapat lanjutan.
“Dalam mengantisipasi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau ini,” jelasnya.
Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan segera melapor atau berkomunikasi dengan desa maupun kecamatan masing-masing, supaya dapat ditindaklanjuti oleh BPBD.
“Tapi sampai saat ini belum masuk kategori darurat air di Kabupaten Bandung, karena BPBD masih bisa melayani kebutuhan air bersih kepada masyarakat,” ucapnya.
Selain mengantisipasi kebutuhan air bersih, Dadang menambabkan bahwa ada pula peningkagan kebakaran lahan yang umumnya milik masyarakat, bukan lahan perhutani.
“Peristiwa kebakaran itu masih dalam penelusuran, apakah disebabkan oleh faktor alam atau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, perkiraan musim kemarau berdasarkan perkiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) pada Oktober 2024 mendatang.
“Meski demikian, sewaktu-waktu di beberapa wilayah ada turun hujan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan, dalam rapat internal BPBD juga membahas persiapan Pilkada serentak yang dicanangkan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Pihaknya tengah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan berkordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait titik-titik lokasinya.
“Dikabarkan jumlahnya mencapai 5.859 TPS di Kabupaten Bandung. BPBD juga sedang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bandung untuk meminta titik koordinat TPS. Kami dari BPBD akan melakukan pemetaan,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan TPS tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana alam. Mengingat, pada November 2024 mendatang diprediksi telah masuk musim penghujan.
“Kita antisipasi TPS yang rawan bencana banjir, longsor, angin puting beliung, angin kencang. Kita sedang melakukan pemetaan berkoordinasi dengan KPU juga mempersiapkan personel, peralatan dengan harapan dalam penyelenggaran Pilkada berjalan aman dan lancar,” tuturnya.
BPBD juga berencana melaksanakan apel untuk kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi dalam menghadapi Pilkada Serentak Nasional 2024.
“Pelaksanaan apelnya direncanakan tanggal 19 September 2024 mendatang. Besok baru akan dilaksanakan rapat dengan jajaran OPD terkait, Forkopimda Kabupaten Bandung,” pungkasnya. *(Fendy)
