BANDUNG BARAT, infolensanews.id – Sejatinya legislatif adalah lembaga pengawas dalam pelaksanaan program pembangunan.
Namun apa jadinya jika pengawas merangkap menjadi pemain dalam pengelolaan dan jalannya pembangunan di daerah ?
Akibatnya terjadi kegaduhan akibat ulah oknum anggota dewan tersebut yang dinilai tidak amanah dan serakah dalam ‘memainkan’ anggaran pokir dewan.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang pengusaha di KBB, inisial (AJ).
AJ berkali kali menagih janji ke oknum anggota dewan (WS) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun hasilnya nihil., karenanya AJ mengaku merasa ditipu oleh oknum dewan tersebut.
Dituturkan AJ, pada awal tahun 2023 dirinya ditawari proyek pekerjaan melalui Pokir Dewan.
AJ memberikan uang Rp.20 juta ke WS melalui rekan WS, inisial S., karena WS membutuhkan sejumlah uang, sebagaimana disampaikan WS ke AJ.
“Saya percaya karena melalui anggota dewan yang merupakan rekan saya sendiri. Saya juga sudah menanyakan langsung ke WS dan dia mengakui bahwa uang tersebut mengalir ke dirinya,” terangnya pada Selasa (7/1/2025).
Menjelang akhir tahun 2023, WS kembali menghubungi AJ dan meminta tambahan uang. Kali ini, WS meminta uang langsung kepada AJ.
“Waktu itu saya memberikan Rp 6 juta dan Rp 5 juta, jadi total Rp 11 juta, dan uang tersebut langsung diterima oleh WS. Total uang yang saya berikan menjadi Rp 31 juta. Namun, WS pernah mengembalikan Rp 6 juta sehingga sisa uang saya tinggal Rp 25 juta. Setelah itu, proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada,” ungkapnya.
Menjelang akhir tahun 2024, WS kembali menghubungi AJ dan mengabarkan adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pokir dewan di beberapa desa yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat.
“WS menelepon kembali supaya saya mengambil pekerjaan itu semua. Ada sekitar 10 paket dengan nilai per paket Rp 100 juta di beberapa kecamatan,” tambahnya.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AJ langsung melakukan penelusuran ke desa-desa yang disebutkan oleh WS.
Hasil penelusurannya, AJ menemukan dua titik di Desa Jatimekar, tiga titik di Desa Cikalong, dan satu titik di Desa Margajaya. Ia juga mendapatkan informasi dari pengusaha lain, berinisial D, bahwa di Desa Margajaya terdapat delapan titik pekerjaan.
Di tengah perjalanan, AJ dihubungi oleh pengusaha berinisial D yang menyatakan bahwa dua titik di Desa Cikalong merupakan pekerjaannya.
“Saya tidak tahu dari mana WS mendapatkan informasi itu. Kalau menurut D itu miliknya, ya kembali lagi kepada WS. Akhirnya kami kembali bernegosiasi soal uang,” kata AJ.
D juga mengarahkan AJ untuk mengambil pekerjaan di desa lainnya, seperti di Desa Rajamandalakulon. Mendengar itu, AJ merasa sedikit tenang karena WS bertanggung jawab. Namun, ternyata pekerjaan di Desa Rajamandalakulon justru diberikan kepada tim WS sendiri.
“Akhirnya, pekerjaan di Rajamandalakulon diberikan ke tim WS, di Jatimekar bukan milik WS tapi milik IB dari PKS, di Cikalong sudah dikerjakan tapi tidak diberikan kepada saya. Akhirnya, semua janjinya nihil,” kata AJ.
“Saya menghubungi WS dan mengatakan bahwa saya mau mengambil kembali uang saya karena saya membutuhkannya. Namun, dia tidak merespon, tidak membalas pesan WhatsApp, dan tidak mengangkat telepon. Sampai hari ini (7/1/2025) tidak ada respon. Bingung rasanya, padahal saya berbicara dengan baik-baik,” tambahnya.
Akibat PHP yang tak kunjung hasil dari WS, akhirnya AJ mengaku dirinya tidak memaksa lagi WS untuk memberikan pekerjaan kepadanya. Ia hanya ingin uangnya sebesar Rp 25 juta segera dikembalikan.
“Saya hanya mengingatkan bahwa uang itu sudah lama, saya butuh untuk usaha lagi, saya butuh untuk melanjutkan hidup. Tidak punya hati nurani sekali WS,” tandasnya.
Saya memiliki bukti percakapan, tapi untuk yang lainnya saya tidak tahu,” singkatnya.
Pengusaha ini juga menyayangkan bahwa WS mengklaim pokir milik anggota dewan lain.
“Sudah jelas di SIPD dan anggaran bahwa pokir itu milik anggota dewan dari PKS, tapi kenapa diklaim oleh anggota dewan dari PKB? Itu yang sangat disesalkan. Warga pun membenarkan bahwa pokir itu milik Pak Iman Budiman, bukan WS,” ujarnya.
Ternyata pengusaha lain juga mengalami hal serupa.
Terpisah, seorang pengusaha konstruksi lainnya, yang namanya tidak mau disebutkan, juga mengaku dijanjikan tiga titik proyek pengaspalan oleh WS namun sampai saat ini tidak terealisasi.
“Jelas saya dirugikan, berapa pun nominalnya tetap merugikan,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa temannya sesama pengusaha juga menjadi korban serupa.
“Beberapa rekan saya juga dirugikan oleh beliau. Beliau meminta dana dengan janji pekerjaan, tapi pekerjaan malah diberikan kepada orang lain,” ungkapnya.
Pengusaha ini mengaku memiliki bukti percakapan dengan WS terkait komitmen pekerjaan yang dijanjikan. *(Zezen).