BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Forum Bandung Utara (FORBAT) meradang, pasalnya mereka mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK untuk menindaklanjuti dua laporan penting yang hingga kini belum ditindaklanjuti atas laporan yang mereka layangkan.
Suherman, atau akrab disapa Herman Ketua FORBAT, mengungkapkan bahwa laporan tersebut berasal dari FORBAT sendiri dan beberapa aktivis di Bandung Barat.
Dikatakan Herman, laporan yang diajukan FORBAT terkait dengan masalah rotasi mutasi (ROTMUT) di Bandung Barat.
“Kami ingin memastikan bahwa ke depan, Bandung Barat memiliki pemimpin yang bersih. Jangan sampai ada lagi pemimpin (Bupati) yang ditangkap,” tegas Herman, ujarnya via selulernya kepada InfoLensaNews.id, Kamis, (20/06/2024).
Herman juga berharap bahwa partai politik di Bandung Barat lebih selektif dalam mengusung calon bupati pada Pilkada tahun ini. Lebih lanjut dia “berwasiat” agar partai politik harus memastikan bahwa calon yang diusung tidak sedang dilaporkan ke KPK.
“Kami mempertanyakan mengapa rotasi mutasi ini tidak berjalan. Masalah administrasinya memang dikatakan sudah selesai oleh BKN, namun unsur dugaan jual beli jabatannya belum ada hasil bukti konkret. Jika ada bukti, ini masuk gratifikasi,” jelasnya.
Herman menyebut bahwa laporan ini mandeg karena rekan-rekan yang melaporkan ke KPK belum memenuhi unsur yang diperlukan. Namun, FORBAT berkomitmen untuk mendorong penyelesaian laporan ini.
“Alhamdulillah, kami memiliki dua Saksi Justice yang siap membuka tabir kasus ini. Mereka adalah ASN KBB yang menjadi korban rotasi mutasi,” ujar Herman.
FORBAT akan terus mengawal masalah ini dan merencanakan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK satu minggu dari sekarang untuk mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti lebih serius, tegas Herman.
Bahkan Herman melalui FORBAT juga melaporkan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon 2 di Bandung Barat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Kami tidak bisa menyebutkan detailnya saat ini, namun penyalahgunaan wewenang ini sangat krusial dan bisa merugikan APBD KBB serta masyarakat Bandung Barat,” tegasnya.
Ujarnya, jika tidak ada tanggapan serius dari pihak terkait, pihaknya akan bergerak lebih jauh. “Ini semata-mata karena kecintaan kami kepada daerah (KBB) agar tak lagi daerahnya memiliki pemimpin yang bermasalah. *Zezen Syamsudin
