Kembangkan Gov-Tech, Menteri Budi Arie: Kominfo Sediakan Master Plan dan Mock-Up

SIARAN PERS NO. 06/HM/KOMINFO/01/2024

BUMN
Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan MenPANRB Abdullah Azwar Anas membahas percepatan transformasi digital nasional dan pengembangan GovTech dalam rapat bersama di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2024). - (DRA) /ft.ist

InfoLensaNews.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut.

“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik.

Tinggal nanti kita presentasikan,” ujarnya dalam Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir

dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2024).

Seiiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional,

Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK.

“Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” ungkap Menkominfo.

Siapkan standar dan prosedur

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.

“Kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia)

dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani.

Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tandasnya.

Sesuai arahan Presiden

MenPANRB Azwar Annas menyatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.

Menteri Azwar Anas menrinci sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu,

antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital,

portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.

Memudahkan pelayanan

Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.

“Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini.

Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal.

Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri.

Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” jelasnya.

Dampak positif

Berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, Menteri Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.

“Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan. Selanjutnya angka kemiskinan di China mengalami penurunan dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” ujarnya. *Biro Humas Kementerian Kominfo