BANDUNG BARAT, InfoLensaNews.id – Kabupaten Bandung Barat (KBB) salah satu dari empat kota/ kabupaten yang berkontribusi terhadap gagalnya propinsi Jawa Barat (Jabar) menyandang predikat Propinsi Layak Anak.
Oleh karena itu, Pemkab Bandung Barat bertekad untuk menjadikan daerahnya sebagai Kabuten Layak Anak pada tahun 2024.
Selama ini, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum berhasil jadi kabupaten ramah anak, karena belum bisa memenuhi beberapa persyaratan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, Eriska Hendrayana melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Haryani menyatakan pada tahun 2023, pihaknya melakukan berbagai upaya agar KBB bisa menyandang predikat Kabupaten Layak Anak pada tahun sekarang.
“Kita sudah melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan bisa mendongkrak penilaian. Semoga saja, tahun ini predikat Kabupaten Layak Anak, bisa kita raih,” ujarnya di Ngamprah, Kamis (28/3/2024).
Upaya yang dilakukan Pemkab Bandung Barat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.
Kemudian membuat Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Geprak), hingga tingkat desa.
“Sosialisasinya pada tahun kemarin (2023) baru tingkat kecamatan. Insha Allah, tahun 2024 kita sosialisasikan sampai tingkat desa,” tutur Rini.
Langkah berikutnya lanjut Rini, membuat kesepakatan dengan para camat dan Bunda Forum Anak Daerah (FAD), untuk menjadikan daerahnya sebagai
Kecamatan Ramah Perempuan dan Layak Anak.
Selain itu, pihaknya menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menjadikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta se-KBB untuk dijadikan Sekolah Ramah Anak. “Yang ini, sudah kita launching pada tahun lalu,” jelasnya.
Pihaknya juga, lebih meningkatkan koordinasi dengan OPD dan instansi terkait seperti Disdik, Dinkes, Dinsos, Dispora, DPMD dan para mitra FAD, Motivator Keluarga Sejahtera (Motekar), Kementerian Agama (Kemenag), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
‘Kita juga mengajak para pendidik dan stackeholder pelatihan konvensi hak anak, yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak,” imbuhnya.
Langkah-langkat tersebut, merupakan upaya Pemkab Bandung Barat bisa mengandalkan predikat Kabupaten Layak Anak. Sekaligus menepis image, daerah penyumbang gagalnya Provinsi Jabar raih Provinsi Layak Anak.
“Banyak lagi upaya-upaya lainnya, agar predikat Kabupaten Layak Anak bisa disandang daerah kita. Harapannya, tentu tahun 2024 bisa meraihnya,” pungkasnya.***
